Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bank alias diparkir dalam bentuk deposito.
Sebelumnya, Purbaya menyebut ada 15 pemerintah daerah menempatkan dana kasnya di bank, termasuk Jawa Barat. Purbaya menyebut Pemprov Jabar memiliki deposito senilai Rp4,17 triliun.
Dedi mengklaim sudah mengecek langsung informasi tersebut ke Bank BJB, bank daerah tempat Pemprov Jabar menyimpan kasnya. “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (21/10/2025).
Menurut Dedi, bila benar ada pemerintah daerah yang menempatkan uang daerahnya dalam deposito, hal itu merupakan bentuk ketidakmampuan dalam mengelola keuangan publik. Ia meminta Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat.
“Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik,” ujarnya.
Dedi mengklaim Pemprov Jabar justru tengah mempercepat realisasi belanja publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan tidak ada dana APBD Jawa Barat yang diendapkan untuk kepentingan apa pun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data Bank Indonesia yang mencatat total dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Angka itu terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.
Purbaya; menyoroti praktik sejumlah Pemda yang menempatkan dananya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, hal ini menyebabkan peredaran uang di daerah terhambat.
“Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biarkan uangnya di daerah,” ucapnya. (red)
