Palangka Raya – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hero Harapanno Mandouw, menanggapi kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilainya akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di daerah.
Menurut Hero, pengurangan alokasi transfer dari pusat ke daerah tersebut dapat memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pelaksanaan program pembangunan hingga pemenuhan hak bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Dampaknya pasti terasa, baik terhadap jalannya pembangunan maupun hak-hak pegawai pemerintah di daerah. Semua akan terkena imbasnya,” ungkapnya, Rabu (22/10/2025).
Meski demikian, ia memandang kebijakan itu bisa menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat efisiensi dan meningkatkan kinerja.
“Kondisi ini seharusnya menjadi cambuk agar kita semua bisa bekerja lebih terukur, lebih efisien, dan lebih baik ke depan,” tutur Hero.
Ia mengungkapkan, kebijakan pemangkasan TKD tersebut diterapkan secara nasional dan tidak hanya berlaku bagi Kalteng
“Kebijakan ini menyeluruh untuk seluruh daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Jadi, bukan hanya Kalteng yang merasakannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hero menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD agar pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita harus tetap seiring sejalan dengan pemerintah provinsi dan lembaga DPRD. Melalui kerja sama dan semangat kebersamaan, kita bisa memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (red)
